Dulu Bantu AS Lawan ISIS, Kini Sekutu Washington Ditinggal Lawan Iran

Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana menghentikan bantuan militer kepada sekutu kuncinya di Timur Tengah, pasukan Kurdi di Irak. Padahal, pasukan yang dikenal sebagai Peshmerga tersebut sebelumnya membantu Washington menumbangkan ISIS dan kini tengah menghadapi serangan intensif dari Iran. Hal tersebut disampaikan oleh empat sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada BBC.

Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon telah menyampaikan kepada para pemimpin wilayah otonom Kurdistan Irak bahwa pemerintah AS tidak berencana memperbarui kesepakatan bantuan keamanan yang akan segera berakhir. Nota kesepahaman (MoU) antara Pentagon dan Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) dijadwalkan berakhir pada 30 September.

Tanggal tersebut bertepatan dengan jadwal penarikan seluruh sisa pasukan militer AS dan koalisi dari Irak, sebagaimana dilansir BBC, Jumat (28/8/2026). Keputusan ini memicu kekhawatiran besar di kalangan pejabat Kurdi. Pasalnya, kekosongan kekuasaan yang dapat memberi angin segar bagi Iran.

Teheran dan milisi yang disokongnya tercatat telah meluncurkan setidaknya 158 serangan rudal dan drone ke wilayah Kurdistan Irak hingga akhir Mei lalu, berdasarkan data Foundation for Defense of Democracies. Para analis menilai, penghentian bantuan keamanan ini akan merusak kemitraan jangka panjang di Irak sekaligus mengirimkan pesan bahwa AS tidak dapat dipercaya dalam mendukung sekutunya di kawasan tersebut. "AS akan memutus hubungan dengan warga Kurdi, yang telah mengorbankan begitu banyak darah untuk membantu Amerika mencapai tujuannya di Irak dan Timur Tengah secara lebih luas," kata Yerevan Saeed, Direktur Global Kurdish Initiative for Peace di American University. "Ini akan menjadi kemenangan besar bagi Iran, China, dan Rusia jika warga Kurdi dibiarkan begitu terbuka tanpa perlindungan," lanjut Saeed.

Mantan pejabat pertahanan AS, Jason Campbell, juga menegaskan tingginya risiko yang dihadapi pasukan lokal tersebut. "Peshmerga telah menjadi garda terdepan dalam perang AS dan internasional melawan ISIS. Jika AS melanjutkan rencana ini, hal itu akan membuat warga Kurdi menjadi target potensial yang paling rentan bagi Iran," tutur Campbell. Pasukan Peshmerga yang memiliki sekitar 180.000 prajurit menerima dana sebesar 61 juta dollar AS pada tahun fiskal 2026 untuk persenjataan, pelatihan militer, dan tunjangan melalui program penanggulangan ISIS oleh Pentagon.

Pentagon sebenarnya telah mengusulkan pemotongan seluruh bantuan keamanan tersebut dalam pengajuan anggaran tahun fiskal 2027 dengan alasan ISIS telah dikalahkan.

Namun, rencana anggaran itu saat ini masih tertahan akibat perdebatan anggaran di Kongres AS.

Meskipun KRG menolak memberikan komentar, Gedung Putih merujuk pertanyaan ke Pentagon. Juru bicara Pentagon menunjuk pada pernyataan resmi yang merangkum pertemuan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dengan Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi pada Juli lalu. "AS, Irak, dan mitra Koalisi telah mencapai keberhasilan luar biasa dalam mengalahkan ISIS. Kini Pasukan Keamanan Irak, termasuk Peshmerga dan pasukan keamanan Wilayah Kurdistan Irak lainnya, akan memimpin perlawanan terhadap teroris di Irak," bunyi pernyataan tersebut. Al-Zaidi menyambut positif penarikan penuh pasukan asing tersebut saat berkunjung ke Washington bulan lalu untuk bertemu Trump, Hegseth, dan anggota Kongres.

"Tanggal 1 Oktober akan menandai hari baru dalam perjalanan negara Irak, karena Irak akan bebas dari keberadaan militer asing mana pun," demikian pernyataan resmi dari kantor Al-Zaidi.

Implikasi strategis

Penarikan pasukan AS secara resmi mengakhiri kampanye militer internasional melawan ISIS. Satu-satunya pangkalan militer AS yang tersisa di Irak, yang terletak di ibu kota Kurdistan Irak, Irbil, dijadwalkan tutup bulan depan setelah pasukan koalisi pergi. Jumlah pasukan AS di Irak diperkirakan tersisa di bawah 1.000 prajurit, turun drastis dari 170.000 personel pada puncak Perang Irak. Satu sumber yang mengetahui rencana Pentagon menyebutkan, keputusan akhir mengenai bentuk keterlibatan keamanan antara AS dan Kurdistan masih terus ditinjau. AS sedang mempertimbangkan opsi untuk mempertahankan beberapa bentuk dukungan keamanan di Irak dan Kurdistan Irak setelah penarikan pasukan selesai.

Pembahasan mengenai keamanan Kurdi ini merupakan bagian dari negosiasi yang lebih luas antara AS, pemerintah Irak, dan KRG berdasarkan perjanjian penarikan pasukan tahun 2024. Pemerintah AS menyatakan terbuka untuk kesepakatan keamanan bilateral dengan Irak, namun belum jelas bagaimana struktur perjanjian tersebut maupun peran Kurdistan Irak di dalamnya. Mantan Duta Besar AS untuk Irak dan Turkiye, James Jeffrey, mengingatkan AS agar tidak mengulangi kesalahan tahun 2011 saat penarikan pasukan memicu kekosongan kekuasaan dan melahirkan ISIS pada 2014. "Ini adalah uang yang dibelanjakan dengan baik, seperti yang kita ketahui ketika ISIS masuk ke Irak utara," ujar Jeffrey, yang memimpin koalisi global melawan ISIS pada masa jabatan pertama Trump.