Literasi Keuangan Syariah Masih Rendah, FKIJK Kediri-Madiun Perkuat Peran Media

Literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia maupun Jawa Timur masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sektor keuangan secara umum. Kondisi ini menjadi perhatian Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Komisariat Kediri dan Madiun yang berupaya memperkuat sinergi dengan insan pers melalui Financial Journalist Class Sesi 2.

Kegiatan bertema “Menguatkan Ekosistem Syariah: Peran OJK dan FKIJK dalam Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah” tersebut digelar di BSI KCP Kediri Bandar, Kamis (27/8/2026). Sejumlah jurnalis dari wilayah Kediri dan Madiun Raya mengikuti kegiatan yang membahas perkembangan industri jasa keuangan syariah, mulai dari perbankan syariah, BPRS, hingga perusahaan pembiayaan syariah.

Kepala OJK Kediri sekaligus Pembina FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun, Ismirani Saputri, mengatakan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan secara umum mengalami peningkatan. Namun, kondisi berbeda terlihat pada sektor keuangan syariah yang masih stagnan dan cenderung menurun.

Secara nasional, indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,07 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah mencapai 13,24 persen. Angka tersebut masih terpaut cukup jauh dari indeks literasi keuangan nasional yang mencapai 69,57 persen serta indeks inklusi keuangan nasional sebesar 93,61 persen.

Di Jawa Timur, indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,41 persen, sementara indeks literasi keuangan komposit mencapai 72,07 persen. Adapun indeks inklusi keuangan syariah hanya sebesar 12,64 persen, jauh di bawah indeks inklusi keuangan komposit yang mencapai 91,86 persen.

Menurut Ismirani, kesenjangan tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang yang luas untuk meningkatkan pemahaman sekaligus akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

“Data hasil SNLIK dan sebaran kantor LJK memperlihatkan bahwa porsi lembaga keuangan syariah memang masih lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional atau nonsyariah. Namun, kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang untuk memperluas akses, meningkatkan literasi, dan memperkuat ekosistem keuangan syariah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengembangan ekosistem keuangan syariah tidak dapat hanya dibebankan kepada industri jasa keuangan. Diperlukan kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan, media, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Pengembangan keuangan syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab industri, tetapi membutuhkan sinergi antara OJK, pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan, media, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat semakin mengenal, memahami, dan pada akhirnya memanfaatkan layanan keuangan syariah sesuai dengan kebutuhannya,” lanjutnya.

Gambaran mengenai masih terbatasnya porsi lembaga keuangan syariah juga terlihat di wilayah kerja Kantor OJK Kediri. Dari 65 bank umum, terdapat delapan bank umum syariah atau sekitar 12,3 persen, sedangkan 57 lainnya merupakan bank umum nonsyariah.

Sementara itu, pada kelompok BPR, dari total 62 lembaga terdapat sembilan BPRS atau 14,5 persen dan 53 BPR atau 85,5 persen. Adapun pada sektor lembaga keuangan mikro, terdapat empat LKMS atau 23,5 persen dan 13 LKM atau 76,5 persen dari total 17 lembaga.

Perkembangan Layanan Keuangan Syariah

Dalam kegiatan tersebut, Area Manager BSI Area Kediri Angga Wahyuda Prawiroso memaparkan perkembangan layanan perbankan syariah, termasuk layanan bagi calon jemaah haji, mulai dari proses pendaftaran hingga pelunasan.

BSI juga mengembangkan layanan Bank Bullion melalui produk Tabungan Emas, Cicil Emas, dan gadai emas. Hingga Juli 2026, BSI di wilayah Kediri dan sekitarnya mencatat pertumbuhan nasabah baru sebesar 15,03 persen secara tahunan atau year on year (YoY).

Pertumbuhan Dana Haji mencapai 16,73 persen YoY. Sementara itu, Tabungan Emas mencatat pertumbuhan signifikan, dengan kenaikan jumlah rekening atau Number of Account (NoA) sebesar 1.175,30 persen YoY dan pertumbuhan gramasi sebesar 152,37 persen YoY.

Penguatan layanan juga dilakukan melalui kanal digital BYOND by BSI. Platform tersebut memungkinkan masyarakat membuka Tabungan Haji dan Tabungan Emas secara digital, sekaligus mengakses berbagai informasi dan layanan lainnya.

Sementara itu, Regional Manager PT Adira Multi Finance Tbk Area Jawa Timur Ahmad Syauqi menyampaikan perkembangan Unit Usaha Syariah Adira Finance.

Pembiayaan syariah yang ditawarkan mencakup pembiayaan kendaraan, pembiayaan multiguna, hingga pembiayaan ibadah. Hingga akhir 2025, penyaluran pembiayaan baru berbasis syariah mencapai Rp9,8 triliun atau sekitar 23 persen dari total pembiayaan baru perusahaan.

Sebelumnya, hingga November 2025, pembiayaan syariah Adira Finance tercatat sebesar Rp8,1 triliun atau tumbuh 13 persen YoY, dengan kontribusi sebesar 21 persen terhadap portofolio perusahaan.

Di sektor BPRS, Direktur Utama PT BPRS Tunas Artha Jaya Abadi Triyas Nurzain memaparkan peran pembiayaan syariah dalam mendukung pelaku usaha mikro di Kediri dan sekitarnya.

Pembiayaan dengan akad Murabahah dan Musyarakah tersebut menyasar pedagang, petani, serta pelaku industri rumahan. Hingga Juni 2026, outstanding pembiayaan BPRS Tunas Artha Jaya Abadi mencapai Rp56 miliar, dengan Rp27 miliar di antaranya merupakan pembiayaan modal kerja.

Pembiayaan tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperluas akses permodalan, tetapi juga membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan mengembangkan bisnis secara sehat serta berkelanjutan, dengan tetap menerapkan prinsip syariah dan kehati-hatian.

Melalui Financial Journalist Class Sesi 2, FKIJK Kediri-Madiun berharap para jurnalis memiliki pemahaman yang semakin baik mengenai karakteristik, produk, serta perkembangan industri jasa keuangan syariah.

Penguatan literasi di kalangan media dinilai penting karena informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengenali berbagai pilihan layanan keuangan syariah. Pada akhirnya, sinergi antara regulator, industri, media, dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit kesenjangan literasi dan inklusi keuangan syariah di daerah.