Kementerian PKP Target Bedah Rumah Hingga 400.000 Unit Tahun Ini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan bedah rumah sebanyak 400.000 unit tahun ini. "Jadi tentu makin kesana makin kesini kita makin banyak lagi tambahan contoh bagaimana mengeksekusi tahun lalu hanya 45.000 rumah, yang dibedah tahun ini 400.000 rumah," jelas Menteri PKP Mauarar Sirait, Jumat (11/9/2026) dikutip dari Kompas.com. Kementerian PKP saat ini mempersiapkan 10 satelit untuk mengembangkan program perumahan. Maruarar juga mengembangkan program gentengisasi.

Gentengisasi ini melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna menghasilkan 2 juta genteng dari Majalengka yang ditarget pada Nobember 2026.

"Mungkin nanti kalau ada waktu, November kita akan mengirim 2 juta lebih genteng dari Majalengka.Jadi kita lima bulan lalu latihan dulu, baru 14 truk, tapi nanti November sudah 2 juta, sekitar 10 atau 12 truk, nanti bulan Oktober, November bisa sekitar 125 truk," ungkapnya.

Syarat bedah rumah

Pemerintah menyederhanakan sejumlah persyaratan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Kebijakan tersebut turut berdampak pada tingkat kelolosan usulan BSPS di DKI Jakarta yang kini mencapai 22 persen.

Sebelumnya tingkat kelolosan usulan BSPS di Ibu Kota masih berada di bawah 10 persen. Penyederhanaan persyaratan dilakukan melalui Peraturan Menteri (Permen) PKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah terkait persyaratan lama calon penerima menempati rumah yang akan mendapatkan bantuan dengan memangkas persyaratan rumah harus ditempati minimal tiga tahun jadi satu tahun saja. "Yang paling signifikan adalah persyaratan menempati rumah yang tadinya rumah tidak layak huni tiga tahun menjadi satu tahun," ujar Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Anggoro Putro, Jumat.

Lalu soal sertifikat tanah, sebelumnya masyarakat yang tak memilikinya harus melengkapo bukti atas hak tertentu yang ditandatangani lurah atau kepala desa. Kini, masyarakat hanya perlu menggunakan surat keterangan atau surat menempati yang diketahui lurah atau kepala desa setempat. "Jadi jauh lebih simpel peraturan ini dalam mengakomodasi masyarakat atau rakyat yang membutuhkan perbaikan rumah tidak layak huni," kata Anggoro.

Kelolosan BSPS Nasional 56 persen

Dalam paparannya, Anggoro menyampaikan tingkat kelolosan usulan BSPS secara nasional telah mencapai sekitar 56 persen dari usulan yang selesai diverifikasi. Sejumlah provinsi bahkan mencatat tingkat kelolosan di atas rata-rata nasional. Sulawesi Tenggara menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kelolosan tertinggi, yakni sekitar 71,44 persen. Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah juga masuk dalam tiga provinsi dengan tingkat kelolosan tertinggi.