Surabaya - Polemik pabrik bubur kertas di Mojokerto, Jawa Timur yakni PT Pakerin belum membuahkan titik temu. Konflik keluarga hingga modal kerja terjebak di bank yang dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi penyebab.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan Pemprov Jatim sangat fokus dalam memperjuangkan hak-hak dari 2.500 buruh PT Pakerin.
"Ini perusahaan swasta murni. Kemudian keluarganya memutuskan tidak ingin melanjutkan karena konflik internal. Akibatnya, yang menjadi korban adalah para pekerjanya," kata Emil di Surabaya, Senin (27/7/2026).
"Kami fokus bagaimana memperjuangkan hak-hak dari para buruh agar terselesaikan," tambahnya.
Mantan Bupati Trenggalek ini mengatakan perkara PT Pakerin bukan dipicu oleh penurunan kondisi industri maupun perlambatan ekonomi, melainkan konflik internal pemilik perusahaan yang berujung pada rencana penghentian operasional.
Emil mengakui persoalan PT Pakerin tidak mudah untuk ditangani. Sebab, persoalan itu berada di ranah internal perusahaan swasta sementara pemerintah tidak memiliki kewenangan penuh untuk mencampuri keputusan bisnis yang diambil pemilik perusahaan.
Meski tidak punya kewenangan penuh, Suami Arumi Bachsin ini menegaskan komitmen penuh Pemprov Jatim untuk memastikan seluruh hak pekerja tetap dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Yang kita kejar adalah kewajiban perusahaan. Jangan sampai hak-hak pekerja tidak dipenuhi. Itu yang menjadi perhatian utama pemerintah," tegasnya.
Selain mengawal pemenuhan hak tenaga kerja, Pemprov Jatim juga mulai membuka komunikasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mencari peluang penyelamatan aset maupun keberlangsungan usaha Pakerin.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang masuknya investor baru yang bersedia melanjutkan operasional perusahaan sehingga ribuan tenaga kerja memiliki kesempatan kembali bekerja.
Emil menilai fasilitas produksi, jaringan pelanggan, hingga teknologi yang dimiliki perusahaan masih memiliki nilai ekonomi yang besar sehingga sangat disayangkan apabila seluruh aktivitas industri berhenti begitu saja.
"Kami akan berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian. Apakah memang harus berhenti total? Bagaimana dengan pelanggan yang selama ini sudah ada, bagaimana dengan teknologi produksi yang sudah dikembangkan. Sangat disayangkan kalau semuanya berhenti," tandasnya.
No comments: