Indonesia Jadi Negara Paling Dermawan di Asia Tenggara, UGM Ungkap Alasan Donasi Tetap Tinggi Saat Ekonomi Lesu

Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi masyarakat, semangat berbagi warga Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Laporan World Giving Report (WGR) 2026 mencatat rata-rata masyarakat Indonesia menyumbangkan sekitar 1,55 persen dari pendapatannya, menjadikan Indonesia sebagai negara paling dermawan di kawasan Asia Tenggara.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena terjadi saat kelompok kelas menengah, yang selama ini menjadi penopang utama aktivitas filantropi, sedang menghadapi tekanan akibat melemahnya daya beli, meningkatnya biaya hidup, hingga ketidakpastian ekonomi.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, menilai fenomena tersebut sebagai sebuah paradoks ekonomi. Di satu sisi masyarakat menghadapi berbagai tantangan finansial, namun di sisi lain semangat untuk berbagi tidak mengalami penurunan.

Menurutnya, perilaku tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan ekonomi semata. Faktor keagamaan masih menjadi fondasi utama yang mendorong masyarakat untuk tetap menyalurkan zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari budaya sosial yang telah mengakar.

“Di Indonesia, filantropi keagamaan bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi sudah menjadi bagian dari nilai dan tradisi masyarakat,” ujarnya, Senin (13/7).

Solidaritas Sosial Menguat Saat Ekonomi Sulit

Mudrajad menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam terdapat keyakinan bahwa seseorang tidak akan jatuh miskin karena bersedekah. Nilai tersebut memperkuat budaya memberi, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang tidak ideal.

Selain faktor agama, ia melihat meningkatnya ketidakpastian ekonomi justru memunculkan solidaritas sosial yang lebih kuat. Masyarakat terdorong membantu sesama karena menyadari semakin banyak kelompok yang membutuhkan dukungan.

Ia mencontohkan kegiatan Jumat Berkah yang dilakukan mahasiswa Indonesia di London dengan membagikan makanan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Aksi tersebut mendapat apresiasi luas karena menghadirkan kembali semangat kepedulian sosial yang mulai berkurang di sejumlah negara maju.

Teknologi Digital Permudah Masyarakat Berdonasi

Perkembangan teknologi digital juga dinilai menjadi salah satu faktor yang mempercepat pertumbuhan filantropi di Indonesia.

Mudrajad menyebut fenomena tersebut sebagai salah satu dampak positif transformasi digital di era Industri 4.0 yang berhasil memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.

Selain itu, meningkatnya kepedulian publik terhadap persoalan kemiskinan, bencana alam, pendidikan, hingga kesehatan turut mendorong masyarakat untuk lebih aktif berbagi.

“Persoalan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Donasi Tinggi Bukan Berarti Ekonomi Sedang Baik

Di balik tingginya angka donasi, Mudrajad mengingatkan agar pemerintah tidak salah membaca situasi. Menurutnya, meningkatnya aktivitas filantropi justru dapat menjadi indikator bahwa kebutuhan bantuan sosial di masyarakat semakin besar.

Ia menilai filantropi lebih mencerminkan kekuatan modal sosial masyarakat dibandingkan kondisi ekonomi nasional.

Karena itu, pemerintah tetap harus fokus memperbaiki daya beli masyarakat yang saat ini dinilai mengalami pelemahan.

Mudrajad mengatakan pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata. Ia menilai manfaat pembangunan masih lebih banyak dirasakan kelompok berpenghasilan tinggi dibanding masyarakat berpendapatan rendah.

Kelas Menengah Perlu Mendapat Perlindungan

Mudrajad menegaskan bahwa kelas menengah merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Kelompok ini berperan besar dalam menjaga konsumsi rumah tangga, membayar pajak, sekaligus menjadi penyumbang utama kegiatan filantropi.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi agar pendapatan riil masyarakat tidak terus tergerus inflasi.

Selain itu, penciptaan lapangan kerja berkualitas juga harus menjadi prioritas karena Indonesia masih menghadapi fenomena jobless growth, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti peningkatan kesempatan kerja secara seimbang.

Ia menyoroti meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bertambahnya pekerja di sektor informal sebagai tantangan serius yang harus segera diatasi.

Filantropi Harus Berorientasi pada Pemberdayaan

Mudrajad juga mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan dana filantropi. Menurutnya, bantuan sosial tidak cukup hanya bersifat konsumtif, tetapi harus diarahkan menjadi program pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat.

Program seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, akses pembiayaan, penguatan koperasi, hingga revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai mampu memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dibanding bantuan sesaat.

Ia menilai tantangan terbesar bukan terletak pada besarnya dana yang tersedia, melainkan kemampuan lembaga dalam mengelola program pemberdayaan secara efektif.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar memberi bantuan, tetapi membuat masyarakat memiliki keterampilan, kesempatan bekerja, dan mampu membangun kehidupan yang lebih mandiri,” jelasnya.

Perguruan Tinggi Diminta Ambil Peran

Dalam kesempatan tersebut, Mudrajad juga mendorong perguruan tinggi untuk berkontribusi lebih besar dalam pengentasan kemiskinan melalui riset, pendampingan masyarakat, serta pengembangan program pemberdayaan berbasis wilayah.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa aktivitas filantropi tidak boleh dijadikan alasan bagi negara untuk mengurangi tanggung jawabnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan membuka lapangan kerja yang berkualitas.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga filantropi menjadi kunci agar bantuan sosial tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.