Pemda Terbaik Dapat Tambahan Jatah Bedah Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan tambahan alokasi Bedah Rumah kepada pemerintah daerah yang dinilai berprestasi dalam mendukung program 3 Juta Rumah. Sebanyak delapan pemerintah daerah di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara menerima apresiasi berdasarkan kinerja dalam kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah. Apresiasi tersebut diberikan dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/09/2026).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyerahkan piagam penghargaan sekaligus alokasi program Bedah Rumah kepada pemerintah daerah yang memperoleh peringkat terbaik.

Pemerintah daerah yang meraih peringkat pertama mendapatkan alokasi 300 unit Bedah Rumah, peringkat kedua sebanyak 250 unit, sedangkan peringkat ketiga memperoleh 200 unit.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong kementerian dan lembaga lainnya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dalam meningkatkan pelayanan publik. "Dalam acara ini Kementerian PKP khusus memberikan penghargaan program bedah rumah dan kami juga turut memancing kementerian/lembaga lain untuk dapat memberikan penghargaan juga," ujar Tito, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (18/09/2026).

Daftar pemda penerima tambahan bedah rumah

Pada tingkat kabupaten, tiga daerah yang menerima apresiasi yakni Kabupaten Halmahera Tengah sebagai peringkat pertama, Kabupaten Manggarai Timur peringkat kedua, dan Kabupaten Lombok Utara peringkat ketiga. Dengan demikian, Kabupaten Halmahera Tengah memperoleh alokasi 300 unit Bedah Rumah, Kabupaten Manggarai Timur 250 unit, dan Kabupaten Lombok Utara 200 unit. Sementara itu, pada tingkat kota, Kota Mataram menjadi peringkat pertama, disusul Kota Kupang dan Kota Ternate.

Kota Mataram memperoleh alokasi 300 unit Bedah Rumah, Kota Kupang 250 unit, dan Kota Ternate 200 unit. Untuk tingkat provinsi, Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih peringkat pertama dan Maluku Utara berada di peringkat kedua. NTB mendapatkan alokasi 300 unit Bedah Rumah, sedangkan Maluku Utara memperoleh 250 unit. Jika dijumlahkan, alokasi Bedah Rumah untuk delapan pemerintah daerah tersebut mencapai 1.800 unit.

Empat indikator penilaian

Kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah merupakan kategori baru yang diperkenalkan Kemendagri pada Batch II.

Dalam pelaksanaannya, Kemendagri bekerja sama dengan Kementerian PKP dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan hunian layak dan terjangkau. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, yakni dukungan kebijakan dan regulasi daerah, percepatan perizinan, penyediaan lahan efektif, serta tata kelola permukiman berkelanjutan. Dukungan kebijakan dan regulasi menilai komitmen pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang mendukung penyediaan hunian terjangkau.

Adapun indikator percepatan perizinan melihat kemudahan dan kecepatan proses birokrasi pembangunan perumahan, khususnya bagi pengembang lokal.

Pada aspek penyediaan lahan, penilaian mencakup langkah pemerintah daerah dalam mengalokasikan lahan milik daerah maupun mengoptimalkan lahan yang belum termanfaatkan untuk pembangunan perumahan terjangkau.

Sementara itu, tata kelola permukiman berkelanjutan mencakup pembangunan hunian yang didukung infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, sanitasi layak, dan ruang terbuka hijau.

Penilaian tersebut diarahkan untuk melihat kontribusi kebijakan dan inovasi pemerintah daerah dalam mengurangi backlog perumahan serta memperluas akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masyarakat miskin ekstrem, dan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pemberian alokasi Bedah Rumah menjadi bagian dari upaya Kementerian PKP memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani rumah tidak layak huni (RTLH) serta mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Kementerian PKP mendorong pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah melalui kebijakan, regulasi, penyediaan lahan, percepatan perizinan, dan pembangunan infrastruktur dasar.