Validitas Desil Jadi Sorotan DPR RI, Hj Ansari Imbau Warga Proaktif Cek Data Secara Mandiri

Validitas data sosial ekonomi masyarakat menjadi sorotan Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Ansari. Perubahan kategori desil yang dinilai tidak selalu sesuai dengan kondisi ekonomi warga di lapangan mendorong perlunya pemutakhiran dan verifikasi data secara berkala.

Hal itu disampaikan Hj Ansari saat bertemu masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Aula SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan, Kelurahan Gladak Anyar, Pamekasan, Sabtu (19/9/2026). Terlebih dalam forum tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhan mengenai perubahan status desil dalam data sosial ekonomi.

Gabung Shopee Affilate

Bahkan dalam kesempatan tersebut, warga juga mempertanyakan perubahan kategori (desil) karena kondisi ekonomi keluarga mereka disebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Keluhan itu menjadi perhatian karena data sosial ekonomi menjadi salah satu basis dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial pemerintah.

Hj Ansari meminta masyarakat agar tidak bersikap pasif terhadap data sosial ekonomi yang tercatat atas nama mereka. “Masyarakat perlu melakukan pengecekan secara mandiri. Jika terdapat perbedaan antara data dengan kondisi sebenarnya, silahkan sampaikan melalui mekanisme pemutakhiran yang tersedia,” kata Hj Ansari.

“Artinya jangan hanya menunggu, masyarakat juga perlu mengecek data desil masing-masing. Kalau ada yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, harus disampaikan untuk dilakukan pemutakhiran,” sambung legislator senayan Dapil Jatim XI Madura.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga menegaskan bahwa data sosial ekonomi pada dasarnya bersifat dinamis. Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah sehingga data yang digunakan pemerintah juga perlu diperbarui.

“Data itu harus dinamis, kalau kondisi ekonomi warga berubah, data tentu mengikuti. Namun jika kondisi warga tetap tetapi status desilnya mendadak berubah, hal itu harus segera diverifikasi ulang,” imbuhnya.

Perubahan kategori desil menjadi persoalan ketika tidak diikuti perubahan kondisi sosial ekonomi yang nyata di tingkat keluarga. Karena itu, perubahan data tidak cukup hanya dilihat dari hasil akhirnya. “Proses verifikasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa klasifikasi yang tercantum memang sesuai dengan kondisi faktual masyarakat” tegasnya.

“Bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai, pengecekan secara mandiri menjadi langkah awal yang dapat dilakukan. Masyarakat juga perlu menyampaikan informasi atau keberatan apabila menemukan data yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya,” sambung Hj Ansari.

Selain itu pihaknya menilai jika upaya tersebut menjadi penting agar proses pemutakhiran tidak hanya bergantung pada pendataan dari pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pihak yang mengetahui kondisi keluarganya secara langsung.

“Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, masukan ini akan kami bawa untuk bahan pengawasan. Artinya persoalan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, persoalan validitas data sosial ekonomi dinilai tidak berhenti pada persoalan administratif. Ketepatan data berkaitan dengan ketepatan sasaran program pemerintah, khususnya program yang menggunakan data sosial ekonomi sebagai salah satu dasar penentuan penerima manfaat.

“Karena itu, pemutakhiran data membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan verifikasi dan pembaruan data, sementara masyarakat dapat berperan dengan memastikan informasi mengenai kondisi keluarganya tercatat secara benar,” tegasnya.

Bagi warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi maupun menemukan perubahan desil yang dianggap tidak sesuai perlu memastikan informasi tersebut diverifikasi melalui jalur yang tersedia. “Jangan membiarkan data yang tidak sesuai tanpa dilaporkan,” pintanya.

“Sebab dengan data yang lebih akurat dan mutakhir, pemerintah dapat memiliki gambaran sosial ekonomi masyarakat yang lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bagi masyarakat, persoalan desil ini sekaligus menjadi pengingat bahwa akurasi data bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Warga juga memiliki peran untuk aktif mengecek, mengoreksi, dan melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam data sosial ekonomi,” pungkasnya.