Demo HMI Tuban di Kantor Dinas Pendidikan, Usung 7 Tuntutan

Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tuban menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Kamis (29/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa membawa tujuh tuntutan krusial, mulai dari desakan pengangkatan kepala sekolah definitif, audit pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga evaluasi kinerja pejabat dinas.

Pantauan di lokasi, para mahasiswa melakukan long march dari titik kumpul (basecamp) menuju kantor Dinas Pendidikan. Uniknya, salah seorang mahasiswa mengenakan seragam Korpri guru sambil mendorong sepeda dengan muatan rengkek di bagian belakang sebagai simbol beratnya beban persoalan pendidikan serta bentuk satir terhadap kinerja instansi terkait.

Ketua Umum HMI Cabang Tuban, Agus Siswanto, memaparkan tujuh poin tuntutan utama yang mendesak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Poin pertama menyoroti banyaknya kepala sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt).

“Berdasarkan data yang kami himpun, terdapat 395 sekolah dasar yang saat ini masih dipimpin kepala sekolah berstatus Plt. Kami mendesak pengangkatan kepala sekolah definitif demi kesinambungan program, efektivitas pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan sekolah,” ujar Agus Siswanto.

Tuntutan kedua dan ketiga menolak kebijakan penugasan ganda bagi guru yang dinilai mengganggu kualitas pembelajaran, sekaligus mendesak pemerintah membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus guru pada formasi tahun depan.

Soroti Dugaan Penyimpangan Dana BOS dan Kasus Bullying

Selain persoalan administratif tenaga pendidik, HMI Cabang Tuban juga menyoroti transparansi anggaran, khususnya pengelolaan dana BOS di lingkungan sekolah. Mereka secara khusus meminta aparat penegak hukum dan Inspektorat mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana BOS di SMP Negeri 2 Rengel.

“Keempat, kami mendesak audit dana BOS secara transparan. Termasuk mengusut tuntas kasus dugaan penyimpangan dana BOS di SMPN 2 Rengel yang menjadi sorotan publik,” tegas Agus.

Poin tuntutan berikutnya mencakup perlunya penguatan sistem pengawasan terhadap kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah, pencegahan anak putus sekolah, hingga desakan agar Bupati Tuban mengevaluasi kinerja Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban akibat lemahnya pengawasan anggaran.

Tanggapan Dinas Pendidikan Tuban

Gabung Shopee Affilate

Menanggapi aksi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Raden Mohammad Dani Ramdhani, menemui langsung massa aksi dan menyatakan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan oleh kader HMI.

“Ada tujuh poin tuntutan, mulai dari persoalan definitif kepala sekolah, kekurangan guru agar tidak ada penugasan double, hingga transparansi dana BOS dan penanganan kasus di SMPN 2 Rengel yang saat ini sudah kami tindak lanjuti,” terang Dani.

Terkait ratusan kepala sekolah yang masih berstatus Plt, Dani menjelaskan bahwa proses seleksi administrasi telah berjalan. Pihaknya berdalih bahwa kewenangan pengangkatan definitif berada di tangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sementara Dinas Pendidikan sebatas mengusulkan nama-nama calon.

“Kewenangan pengangkatan bukan di kami, tetapi kami hanya mengusulkan dan prosesnya sedang berjalan. Terkait adanya kekurangan dalam pengawasan, kami mohon maaf dan berkomitmen untuk bekerja lebih baik ke depan,” pungkas Dani.